SUNGAI RUMBAI—Musyawarah Nagari Sungai Rumbai dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2026 dan Daftar Usulan (DU) RKP Nagari Tahun 2027 digelar hari ini di aula kantor wali nagari. Acara ini dipimpin oleh Ketua Bamus Nagari, Nasrul Djalal.

Musyawarah ini dihadiri oleh Wali Nagari Sutan Riski beserta kaur dan kasi, anggota Bamus, Direktur dan Sekretaris Bumdesa, kepala jorong, serta perwakilan masyarakat seperti ketua kelompok PKK jorong dan ketua posyandu. 

Sebagai pemimpin musyawarah, ketua Bamus Nagari Nasrul Djalal bertugas menerima aspirasi masyarakat berdasarkan keterwakilan wilayahnya. Dalam pertemuan ini, Bamus Nagari mencermati ulang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari dan menyepakati hasilnya. Hasil kesepakatan ini akan dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi pedoman bagi Wali Nagari dalam menyusun RKP Nagari dan DU RKP Nagari. 

Salah satu fokus utama dalam penyusunan RKP Nagari adalah untuk mendukung program nasional pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selanjutnya diteruskan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih yang mengharuskan pemerintah nagari memberikan dukungan pengembalian pinjaman dari Dana Desa sebesar 30% dari pagu Dana Desa per tahun.

Musyawarah juga menyepakati kegiatan-kegiatan yang masih menjadi prioritas pemerintah seperti ; Program Ketahanan Pangan minimal 20% dari pagu DD, serta pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa Digital. Prioritas lainnya termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) maksimal 15%, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, dan pengembangan potensi serta keunggulan desa serta dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa.

Kemudian juga disepakati program sektor prioritas lainnya di nagari sesuai dengan kebutuhan seperti lanjutan pembangunan GOR Mini, perbaikan jalan, pengendalian banjir, dan pemeliharaan jalan serta kegiatan lainnya yang berskala nagari dan juga berskala kabupaten atau provinsi. Kegiatan dengan skala nagari akan dimasukkan ke dalam RKP nagari, sedangkan kegiatan yang berskala kabupaten dan provinsi akan dimasukkan ke dalam Daftar Usulan (DU) RKP Nagari.

Rancangan RKP Nagari 2026 dan DU RKP Nagari 2027 sebagai dasar pelaksanaan Musrenbang nagari nantinya. Dokumen DU RKP akan diajukan kepada Bupati melalui Camat dan dibahas dalam musrenbang RKPD pemerintah kabupaten, dan RKPD Pemerintah Provinsi.